Kemiskinan, Diberantas atau Disejahtrakan

Seolah penyakit yang mewabah, merebak dan merajalela, orang-orang yang ada sedikit nyali/keberanian, relasi, dan asset kekayaan, seolah-olah tidak ada rasa canggung dan takut lagi dan merasa layak mencalonkan dan mengajukan diri menjadi pemimpin, baik pemimpin tingkat nagari, hingga negeri yakni presiden. Menjadi pemimpin seolah-olah adalah jabatan yang boleh diperebutkan. Belum lagi yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif alias wakil rakyat. Padahal betapa besar dan beratnya tanggung jawab seorang pemimpin itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu fenomena yang sering dibahas dan dikaitkan dan semakin merajalela adalah Fenomena kemiskinan dan Pengemis jalanan yang sudah merata di beberapa kota di Indonesia. Baik Kota Besar maupun Kota Kecil.

Sebenarnya Boleh tidak sih mengemis dalam Islam?
Sebenarnya dalam Islam tidak dilarang mengemis, cuma diberitahu; sendainya mereka tahu akibat mengemis itu di akhirat, karena merasa malunya hingga terlepas daging pipi.  Di dunia lagi sudah mendapat kehinaan apalagi di akhirat sana.

Sebenarnya Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pengemis dan orang-orang miskin?
Kalangan yang bertanggung jawab adalah orang-orang terdekat dan ada hubungan famili, tetangga dan masyarakat sekitar, dan pemerintah.
 1) Lapisan pertama yang bertanggung jawab menangani gejala sosial ini adalah lingkungan keluarga dan sanak famili, baik yang memiliki hubungan darah langsung atau tidak. Bertanggung jawab terhadap kebajikan makan minum dan menyediakan tempat tinggal terhadap orang-orang yang dianggap tidak mampu lagi mencari nafkah.
2) Masyarakat sekitar tempat tinggal juga bertanggung jawab jika yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki sanak famili dan keluarga. Apakah akan membiarkan saja menyaksikan salah satu atau beberapa anggota masyarakatnya menderita. Pelaksanaannya bisa dikoordinir atau secara individual yang mampu.
3) Jika pihak-pihak yang tersebut di atas tidak sanggup lagi maka pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab menyelesaikan segalah kebajikan mereka yang asas dan pokok. Makanya bukan mudah dan gampang menjadi pemimpin.

Contohlah Malaysia dalam menangani Kemiskinan
Malaysia adalah negara yang patut menjadi contoh dalam beberapa hal, baik dalam pembangunan material maupun dalam penanganan sosial. Dalam kasus menangani kemiskinan dan pengemis ini di sana cukup mendapat perhatian pemerintah. Maraknya berdiri Lembaga-lembaga sosial yang menangani kaum dhuafa. Jangan harap dikasih ketika mengemis, yang ada malah ditanggap. Bahkan para tunanetra yang mengemis dia akan menjual tissu, sebagai alasan berjualan atau berniaga sebagai usaha mencari nafkah. Itu para tunanetra. Namun beberapa orang faham, maka mereka akan memberi bantuan seadanya saja. Mungkin ada yang memberi RM 10 atau 20 puluh atau 1 ringit (Rp 3000,-an). Di sisi lain edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat yang menyadarkan untuk tidak mengemis.

Continue Reading

Menyoal Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Sumatra Barat

“Usaha pemberantasan penyakit masyarakat atau pekat di Sumatra Barat nampaknya kembali terhambat. Bagaimana usaha membasmi pekat bisa berhasil kalau pekat itu sendiri, seperti judi dan penayangan maksiat tidak disekat, akar sumber pemicu timbulnya penyakit masyarakat itu justru dibiarkan dengan suburnya. Ibarat penyakit jadilah semakin tenat hingga sekarat. “

Circus dan Hiburan Malam yang sudah dihujat di kota Payakumbuh beberapa waktu lalu sedang memancangkan dan menancapkan tiang maksiatnya di Padang, kota tercinta yang kujaga dan kubela, Circus itu jelas-jelas menayang maksiat dan memajang usaha-usaha judi secara terang-terangan diberi peluang bebas. Katanya memberantas pekat tapi maksiat semakin tenat. Berantas judi tapi judi dilegalkan. Berantas maksiat tapi hiburan mengumbar aurat ditayangkan, dibiarkan menodai ranah syariat. Ibarat menaruh kotoran ke wajah Padang, apa tidak berang? Jangan heran jika masyarakat tidak lagi terperanjat kalau pergaulan bebas sudah jadi tabiat.

Memanglah mereka, pengusaha hiburan dan Circus itu juga menjalankan usaha, itu kita sudah maklum. Namun setidaknya diseleksi mana saja usaha dan hiburan yang diperbolehkan tidak memicu penyakit masyarakat. Mana yang berunsur judi apalagi secara terang-terangan dan unsur maksiat tidak diluluskan. Adanya akrobat dengan pakaian bikini serba ketat bahkan mengumbar aurat apa tidak menyuburkan maksiat? Kemana aparat yang selama ini memberantas pekat? Atau jangan-jangan justru penggiat? Apa kerja para pejabat yang selalu berorasi hebat dan bergaya seolah menjaga martabat. Apa karena ada subsidi atau membayar sewa tempat, lantas dengan bebasnya mengadakan usaha khurafat dan menyebabkan penyakit masyarakat semakin tenat?

Apakah pemberantasan penyakit masyarakat hanya untuk memikat rakyat? Ranah basandi syara’ (syariat) yang pernah menyandang predikat sebagai penggiat asmaul husna terbanyak versi Muri, akan kehilangan martabat? Marilah kita bertaubat dan hindari maksiat. Jangan sampai terperanjat kalau Tuhan kemudian melaknat, dengan menghancurkan tempat ibadat, yang di tempat lain justru utuh dan luput dari bencana tapi di Sumata Barat malah justru yang menanggung akibat.

Lantas siapa yang akan diharapkan menjaga martabat Sumatra Barat dari maksiat. Mana para pejuang demo yang suka berunjuk rasa memperjuangkan hak masyarakat? Apakah akan tinggal diam melihat gelagat yang merusakkan moral masyarakat.

Masalah dan penyakit masyarakat ini tidak akan tuntas kalau hanya pucuk permasalahan saja yang diberantas. Usaha memberantas penyakit masyarakat terbukti susah dan menemui jalan buntu. Apatah lagi kalau hal-hal yang menyuburkan dan memicunya, seperti hiburan maksiat justru dibiarkan merajalela. Usaha menayang dan menjajakannya justru dipromosikan dan dipampang besar-besaran. Moral tabiat yang sudah berkarat, menjadi bertambah tenat. Kalau tidak bertobat, hingga datang sekarat, alamat menderita sepanjang hayat hingga ke akhirat. Nauzubillah, para ulama dan pejabat setempat akan menanggung akibat.

Continue Reading